Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, hari Jumat (30/1) siang meresmikan Program Quick Wins dalam rangka Reformasi Birokrasi Polri di Mabes Polri, Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri menyebutkan, Quick Wins adalah program-program unggulan dalam rangka akselerasi untuk mencapai sasaran Polri 2005 - 2009. Program-program tersebut antara lain Quick Response, Transparansi Pelayanan SIM, STNK dan BPKP, Transparansi Proses Sidik serta Transparansi Rekruitmen Personel. "Quick Response adalah meningkatkan kecepatan polisi dalam merespon laporan dari masyakarat," jelas Kapolri.Untuk Transparansi Pelayanan SIM, STNK dan BPKB, kata Kapolri, penerbitan SIM, STNK dan BPKB adalah bagian dari pelayanan di bidang registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor. "Ini untuk kepentingan Kamtibnas maupun kemanusiaan dalam rangka menjaga dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kepentingan forensik kepolisian," jelasnya. "Sedangkan untuk Transparansi Proses Penyidikan Tindak Pidana Melalui Pemberian Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), adalah bentuk kepedulian dan tanggung jawab penyidik terhadap masyarakat yang merupaka sarana komunikasi atas segala tindakan-tindakan penyidikan yang telah dilakukan dan dilaporkan kepada pihak pelapor," tambah Kapolri.
Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri menyebutkan, Quick Wins adalah program-program unggulan dalam rangka akselerasi untuk mencapai sasaran Polri 2005 - 2009. Program-program tersebut antara lain Quick Response, Transparansi Pelayanan SIM, STNK dan BPKP, Transparansi Proses Sidik serta Transparansi Rekruitmen Personel. "Quick Response adalah meningkatkan kecepatan polisi dalam merespon laporan dari masyakarat," jelas Kapolri.Untuk Transparansi Pelayanan SIM, STNK dan BPKB, kata Kapolri, penerbitan SIM, STNK dan BPKB adalah bagian dari pelayanan di bidang registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor. "Ini untuk kepentingan Kamtibnas maupun kemanusiaan dalam rangka menjaga dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kepentingan forensik kepolisian," jelasnya. "Sedangkan untuk Transparansi Proses Penyidikan Tindak Pidana Melalui Pemberian Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), adalah bentuk kepedulian dan tanggung jawab penyidik terhadap masyarakat yang merupaka sarana komunikasi atas segala tindakan-tindakan penyidikan yang telah dilakukan dan dilaporkan kepada pihak pelapor," tambah Kapolri.
Sedangkan untuk Transparansi Recruitmen Personel, Kapolri, untuk menjawab tantangan tugas Polri yang semakin kompleks dan global. "Dunia akan terus berubah, seirama dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh sebab itu, dibutuhkan sumber daya manusia Polri yang semakin berkualitas, guna menghadapi tantangan tugas ke depan. Penerimaan personel Polri akan dilakukan dengan bersih, transparan, akuntabel dan humanis tanpa intervensi," tambahnya.Usai memberikan laporan, Kapolri melakukan penandatanganan Kontrak Kinerja antara Kapolri dengan Kapolri di seluruh Indonesia yang diwakilkan oleh Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Banten.Menanggapi program-program yang diluncurkan Polri, Presiden SBY berharap Polri dapat menjalankannya dengan sungguh-sungguh."Saya setuju kita harus sangat serius untuk meningkatkan kualitas pelayanan ini. Polisi adalah abdi negara, juga abdi masyarakat. Masyarakat harus kita layani sebaik-baiknya. Pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh Polri, diharapkan semakin cepat, murah, mudah dan akuntabel," kata Presiden. Presiden SBY memuji penanganan-penanganan kejahatan yang telah dilakukan oleh Polri hingga saat ini. Namun, menurut SBY, masih ada prestasi Polri yang belum sepenuhnya berhasil, contohnya mengurangi street crimes, premanisme dan narkotika.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar